Keberadaan UKM sebagai bagian dari seluruh entitas usaha nasional merupakan wujud nyata kehidupan ekonomi yang beragam di Indonesia. Oleh karena itu, penempatan peran UKM merupakan salah satu pilar utama dalam mengembangkan sistem perekonomian, namun hingga kini perkembangannya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pelaku ekonomi yang lain. Dalam pengembangannya, UKM harus menjadi salah satu strategi utama pembangunan nasional yang pelaksanaannya diwujudkan secara sungguh-sungguh dengan komitmen bersama yang kuat serta didukung oleh upaya-upaya sistematis dan konseptual secara konsisten dan terus -menerus dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat di tingkat nasional, regional, maupun lokal).
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki dua definisi usaha kecil yang dikenal di Indonesia, yaitu:

1. Definisi usaha kecil menurut Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 1.000.000.000 (1 milyar) dan memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, paling banyak Rp 200.000.000,00.
2. Definisi menurut kategori Badan Pusat Statistik (BPS), usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu:

• Industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang.
• Industri kecil dengan pekerja 5-19 orang.
• Industri menengah dengan pekerja 20-99 orang.
• Industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.

Sejalan dengan perkembangan dalam era globalisasi dan tuntutan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, masalah krusial yang juga banyak dikeluhkan belakangan ini oleh para pelaku bisnis termasuk UKM munculnya berbagai hambatan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan baru, khususnya di daerah. Peraturan-peraturan daerah ini sering kurang atau bahkan tidak memberikan kesempatan bagi UKM untuk berkembang. Dalam implementasinya, birokrasi administrasi yang berbelit-belit dan penegakan hukum yang kurang tegas menjadi tantangan yang terus harus kita atasi ke depan. Berawal dari berbagai masalah, tantangan, dan hambatan tersebut di atas, maka dalam pengembangan koperasi dan UKM, pemerintah telah menetapkan arah kebijakannya, yaitu:

1. Mengembangkan UKM.
2. Memperkuat Kelembagaan.
3. Memperluas basis dan kesempatan berusaha.
4. Mengembankan UKM sebagai produsen, dan
5. Membangun Koperasi

Dalam pembangunan perekonomian di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang memiliki peranan penting. Hal ini dikarenakan sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. UKM juga memiliki peran yang strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, oleh karena itu, selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam perindustrian hasil-hasil pembangunan.

Usaha kecil dan menengah (UKM) dalam memegang peranan penting tersebut, baik ditinjau dari segi jumlah usaha (establishment) maupun dari segi penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS dan Kantor Menteri Negara untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menegkop & UKM), usaha-usaha kecil termasuk usaha-usaha rumah tangga atau mikro (yaitu usaha dengan jumlah total penjualan (turn over) setahun yang kurang dari Rp 1 milyar), pada tahun 2000 meliputi 99,9 persen dari total usaha-usaha yang bergerak di Indonesia. Sedangkan usaha-usaha menengah (yaitu usaha-usaha dengan total penjualan tahunan yang berkisar antara Rp 1 Milyar dan Rp 50 Milyar) meliputi hanya 0,14 persen dari jumlah total usaha. Dengan demikian, potensi UKM sebagai keseluruhan meliputi 99,9 persen dari jumlah total usaha yang bergerak di Indonesia.

Dalam rangka menangkap semangat reformasi, demokratisasi, desentralisasi, dan partisipasi; maka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan terus-menerus keseluruhan program pembangunan seyogyanya mengacu pada paradigm pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community-based development) atau pembangunan yang berpusat pada manusia (people-centered development). Konsep pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat tersebut antara lain berlandaskan azas-azas:

1. Komitmen penuh pemerintah dengan keterlibatan minimal (fully committed with less involvement),pemerintah berintervensi hanya apabila terjadi distorsi pasar dengan cara selektif dan bijaksana (smart intervention)
2. Peran-serta aktif (participatory process) dari seluruh komponen
3. Masyarakat madani (civil society)
4. Keberlanjutan (sustainability)
5. Pendanaan bertumpu pada prinsip-prinsip: efisiensi, efektivitas, transparansi, dan accountability serta dapat langsung diterima oleh masyarakat yang betul-betul memerlukan (intended beneficiaries).

Sebagai konsekuensinya semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) atau semua unsur masyarakat madani (pemerintah, pengusaha, perguruan tinggi serta masyarakat dan/atau LSM) haruslah dilibatkan di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah/lokal. Upaya menegakkan kemandirian nasional dalam rangka mengurangi/menghapuskan beban hutang dan ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri serta upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional harus dibangun melalui penggalian dan mobilisasi dana masyarakat serta peningkatan partisipasi segenap unsur masyarakat madani (Indonesia Incorporated) dalam proses pembangunan berlandaskan paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community-based development). Dengan demikian pengembangan investasi akan berlangsung secara berkelanjutan dan berakar dari kemampuan sumberdaya nasional dengan partisipasi luas masyarakat dan dunia usaha, terutama UKM dan Koperasi sebagai komponen terbesar usaha nasional, sehingga terbentuk keandalan daya saing investasi nasional. Pembangunan investasi bagi perkuatan usaha nasional, perlu lebih didorong untuk memperluas pemerataan kesempatan berusaha bagi seluruh pelaku ekonomi dalam rangka memperkuat basis perekonomian nasional yang tangguh dan mandiri serta untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan.

Dalam mewujudkan system tersebut, dibutuhkan lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang paling dekat adalah lingkungan operasi UKM itu sendiri yang secara langsung dihadapi oleh UKM. Lingkungan ini secara langsung mempengaruhi performa UKM. Kompetitor, kreditor, pelanggan, buruh, dan pemasok adalah faktor-faktor yang mempengaruhi performa UKM. Penguasaan pangsa pasar salah satu faktor yang menentukan sejauhmana daya kompetisi UKM. Sedangkan dari sisi sistem kredit, perburuhan, dan pelanggan juga sangat nyata mempengaruhi UKM.

Prospek bisnis UKM dalam era perdagangan bebas dan otonomi daerah sangat tergantung pada upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengembangkan bisnis UKM. Salah satu upaya kunci yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengembangkan iklim usaha yang kondusif bagi UKM. Untuk mencapai iklim usaha yang kondusif ini, diperlukan penciptaan lingkungan kebijakan yang kondusif bagi UKM. Kebijakan yang kondusif dimaksud dapat diartikan sebagai lingkungan kebijakan yang transparan dan tidak membebani UKM secara finansial bicara berlebihan. Ini berarti berbagai campur tangan pemerintah yang berlebihan, baik pada tingkat pusat maupun daerah harus dihapuskan, khususnya penghapusan berbagai peraturan dan persyaratan administratif yang rumit dan menghambat kegiatan UKM.

Suatu faktor penting di beberapa daerah yang sangat mengurangi daya saing UKM adalah pungutan liar (pungli) atau sumbangan wajib yang dikenakan pejabat aparat pemerintah. Pungli liar ini tentu saja akan meningkatkan biaya operasi UKM sehingga mengurangi daya saing mereka. Dengan demikian, pungutan liar maupun beban fiskal yang memberatkan perkembangan UKM di daerah harus dihapuskan.

Selain penciptaan lingkungan bisnis yang kondusif, program-program pengembangan UKM yang diarahkan pada supply driven strategy sebaiknya mulai ditinggalkan, sebagai pengganti dari arah program ini yakni pengembangan program UKM yang berorientasi pasaryang didasarkan atas pertimbangan efisiensi dan kebutuhan riel UKM (market oriented, demand driven programs). Fokus dari program ini yakni pertumbuhan UKM yang efisien ditentukan oleh pertumbuhan produktivitas UKM yang berkelanjutan, dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan UKM yang berkelanjutan. Secara lebih spesisfik The Asia Foundation pada tahun 2000 membagi fokus pengembangan UKM baru yang berorientasi pasar tersebut dalam empat unsur pokok, yaitu:

1. Pengembangan lingkungan bisnis yang kondusif bagi UKM
2. Pengembangan lembaga-lembaga finansial yang bisa memberikan akses kredit yang lebih mudah kepada U KM atas dasar transparansi
3. Pelayanan jasa-jasa pengembangan bisnis non-finansial kepada UKM yang lebih efektif
4. Pembentukan aliansi strategis antara UKM dan UKM lainnya atau dengan usaha besar di Indonesia atau di luar negeri.

(Sumber:berbagai website)

Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multi-fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut terutama tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis.
Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan tuntutan yang muncul di masyarakat. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik. Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah:

1. Anggaran tradisional atau anggaran konvensional
2. Pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management.

ANGGARAN TRADISIONAL Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu: (a) cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism dan (b) struktur dan susunan anggaran yang besifat line-item.
Ciri lain yang melekat pada pendekatan anggaran tradisional tersebut adalah: (c) cenderung sentralistis; (d) bersifat spesifikasi; (e) tahunan; dan (f) menggunakan prinsip anggaran bruto. Struktur anggaran tradisional dengan ciri-ciri tersebut tidak mampu mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan, dan bahkan anggaran tradisional tersebut gagal dalam memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan. Oleh karena tidak tersedianya berbagai informasi tersebut, maka satu-satunya tolok ukur yang dapat digunakan untuk tujuan pengawasan hanyalah tingkat kepatuhan penggunaan anggaran.

Incrementalism
Penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat. Anggaran tradisional bersifat incrementalism, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam.
Masalah utama anggaran tradisional adalah terkait dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money. Konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas seringkali tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money ini, seringkali pada akhir tahun anggaran terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya kemudian dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan.
Akibat digunakannya harga pokok pelayanan historis tersebut adalah suatu item, program, atau kegiatan akan muncul lagi dalam anggaran tahun berikutnya meskipun sebenarnya item tersebut sudah tidak relevan dibutuhkan. Perubahan anggaran hanya menyentuh jumlah nominal rupiah yang disesuaikan dengan tingkat inflasi, jumlah penduduk, dan penyesuaian lainnya.

Line-item
Ciri lain anggaran tradisional adalah struktur anggaran bersifat line-item yang didasarkan atas dasar sifat (nature) dari penerimaan dan pengeluaran. Metode line-item budget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara riil item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Karena sifatnya yang demikian, penggunaan anggaran tradisional tidak memungkinkan untuk dilakukan penilaian kinerja secara akurat, karena satu-satunya tolok ukur yang dapat digunakan adalah semata-mata pada ketaatan dalam menggunakan dana yang diusulkan.

Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line-item dilandasi alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran. Berdasarkan hal tersebut, anggaran tradisional disusun atas dasar sifat penerimaan dan pengeluaran, seperti misalnya pendapatan dari pemerintah atasan, pendapatan dari pajak, atau pengeluaran untuk gaji, pengeluaran untuk belanja barang, dan sebagainya, bukan berdasar pada tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang dilakukan.

Kelemahan Anggaran Tradisional
Dilihat dari berbagai sudut pandang, metode penganggaran tradisional memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

1. Hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang.
2. Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya.
3. Lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumberdaya, atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai.
4. Sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan, dan persaingan antar departemen.
5. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi.
6. Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal dan hal tersebut dapat mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan (korupsi dan kolusi).
7. Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya adalah munculnya budget padding atau budgetary slack.
8. Persetujuan anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan ’manipulasi anggaran.’
9. Aliran informasi (sistem informasi finansial) yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan.

ANGGARAN PUBLIK DENGAN PENDEKATAN NPM Era New Public Management
Sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Paradigma baru yang muncul dalam manajemen sektor publik tersebut adalah pendekatan New Public Management.
New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma New Public Management tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah di antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (cost cutting), dan kompetisi tender.

Salah satu model pemerintahan di era New Public Management adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler (1992) yang tertuang dalam pandangannya yang dikenal dengan konsep “reinventing government”. Perspektif baru pemerintah menurut Osborne dan Gaebler tersebut adalah:

1. Pemerintahan katalis : fokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik. Pemerintah harus menyediakan beragam pelayanan publik, tetapi tidak harus terlibat secara langsung dengan proses produksinya (producing). Produksi pelayanan publik oleh pemerintah harus dijadikan sebagai pengecualian, dan bukan keharusan, pemerintah hanya memproduksi pelayanan publik yang belum dapat dilakukan oleh pihak non-pemerintah.
2. Pemerintah milik masyarakat : memberdayakan masyarakat daripada melayani. Pemerintah sebaiknya memberikan wewenang kepada masyarakat sehingga mereka mampu menjadi masyarakat yang dapat menolong dirinya sendiri (self-help community).
3. Pemerintah yang kompetitif : menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik. Kompetisi adalah satu-satunya cara untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan kompetisi, banyak pelayanan publik yang dapat ditingkatkan kualitasnya tanpa harus memperbesar biaya.
4. Pemerintah yang digerakkan oleh misi : mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi.
5. Pemerintah yang berorientasi hasil : membiayai hasil bukan masukan. Pada pemerintah tradisional, besarnya alokasi anggaran pada suatu unit kerja ditentukan oleh kompleksitas masalah yang dihadapi. Semakin kompleks masalah yang dihadapi, semakin besar pula dana yang dialokasikan.
6. Pemerintah berorientasi pada pelanggan : memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.
7. Pemerintahan wirausaha : mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan.
8. Pemerintah antisipatif : berupaya mencegah daripada mengobati. Pemerintah tradisonal yang birokratis memusatkan diri pada produksi pelayanan publik untuk memecahkan masalah publik.
9. Pemerintah desentralisasi : dari hierarkhi menuju partisipatif dan tim kerja.
10. Pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasar : mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan). Ada dua cara alokasi sumberdaya, yaitu mekanisme pasar dan mekanisme administratif. Dari keduanya, mekanisme pasar terbukti sebagai yang terbaik dalam mengalokasi sumberdaya. Pemerintah tradisional menggunakan mekanisme administratif yaitu menggunakan perintah dan pengendalian, mengeluarkan prosedur dan definisi baku dan kemudian memerintahkan orang untuk melaksanakannya (sesuai dengan prosedur tersebut). Pemerintah wirausaha menggunakan mekanisme pasar yaitu tidak memerintahkan dan mengawasi tetapi mengembangkan dan menggunakan sistem insentif agar orang tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat.

PERUBAHAN PENDEKATAN ANGGARAN Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era New Public Management telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik, misalnya adalah teknik anggaran kinerja (performance budgeting), Zero Based Budgeting (ZBB), dan Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS).
Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik tersebut cenderung memiliki karakteristik umum sebagai berikut:
1. komprehensif/komparatif
2. terintegrasi dan lintas departemen
3. proses pengambilan keputusan yang rasional
4. berjangka panjang
5. spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas
6. analisis total cost dan benefit (termasuk opportunity cost)
7. berorientasi input, output, dan outcome, bukan sekedar input.
8. adanya pengawasan kinerja.

ANGGARAN KINERJA Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayan publik. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematik dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mengimplementasikan hal-hal tersebut anggaran kinerja dilengkapi dengan teknik penganggaran analitis.
Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu, anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value for money dan efektivitas anggaran. Pendekatan ini cenderung menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, pemerintah akan menyalahgunakan kedudukan mereka dan cenderung boros (overspending). Menurut pendekatan anggaran kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan internal cost awareness, audit keuangan dan audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal. Dengan kata lain, pemerintah dipaksa bertindak berdasarkan cost minded dan harus efisien. Selain didorong untuk menggunakan dana secara ekonomis, pemerintah juga dituntut untuk mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, agar dapat mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya program dan tolok ukur sebagai standar kinerja.
Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan.

ZERO BASED BUDGETING (ZBB) Konsep Zero Based Budgeting dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggara tradisional. Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep Zero Based Budgeting dapat menghilangkan incrementalism dan line-item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol (zero-base). Penyusunan anggaran yang bersifat incremental mendasarkan besarnya anggaran tahun ini untuk menetapkan anggaran tahun depan, yaitu dengan menyesuaikannya dengan tingkat inflasi atau jumlah penduduk. ZBB tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, namun penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini. Dengan ZBB seolah-olah proses anggaran dimulai dari hal yang baru sama sekali. Item anggaran yang sudah tidak relevan dibutuhkan dan tidak mendukung pencapaian tujuan organisasi dapat hilang dari struktur anggaran atau mungkin juga muncul item baru.

Proses Implementasi ZBB
Proses implementasi ZBB terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Identifikasi unit-unit keputusan
Struktur organisasi pada dasarnya terdiri dari pusat-pusat pertanggungjawaban (responsibility center). Setiap pusat pertanggungjawaban merupakan unit pembuat keputusan (decision unit) yang salah satu fungsinya adalah untuk menyiapkan anggaran. Zero Based Budgeting merupakan sistem anggaran yang berbasis pusat pertanggungjawaban sebagai dasar perencanaan dan pengendalian anggaran. Suatu unit keputusan merupakan kumpulan dari unit keputusan level yang lebih kecil. Sebagai contoh, pemerintah daerah merupakan suatu unit keputusan besar yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi dinas-dinas; dinas-dinas dipecah lagi menjadi subdinas-subdinas; subdinas dipecah lagi menjadi subprogram, dan sebagainya. Dengan demikian, suatu pemerintah daerah bisa memiliki ribuan unit keputusan.
Setelah dilakukan identifikasi unit-unit keputusan secara tepat, tahap berikutnya adalah menyiapkan dokumen yang berisi tujuan unit keputusan dan tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dokumen tersebut disebut paket-paket keputusan (decision packages).

2. Penentuan paket-paket keputusan
Paket keputusan merupakan gambaran komprehensif mengenai bagian dari aktivitas organisasi atau fungsi yang dapat dievaluasi secara individual. Paket keputusan dibuat oleh manajer pusat pertanggungjawaban dan harus menunjukkan secara detail estimasi biaya dan pendapatan yang dinyatakan dalam bentuk pencapaian tugas dan perolehan manfaat. Secara teoritis, paket-paket keputusan dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai alternatif kegiatan untuk melaksanakan fungsi unit keputusan dan untuk menentukan perbedaan level usaha pada tiap-tiap alternatif. Terdapat dua jenis paket keputusan, yaitu:

• Paket keputusan mutually-exclusive. Paket keputusan yang bersifat mutually-exclusive adalah paket-paket keputusan yang memiliki fungsi yang sama. Apabila dipilih salah satu paket kegiatan atau program, maka konsekuensinya adalah menolak semua alternatif yang lain.
• Paket keputusan incremental. Paket keputusan incremental merefleksikan tingkat usaha yang berbeda (dikaitkan dengan biaya) dalam melaksanakan aktivitas tertentu. Terdapat base package yang menunjukkan tingkat minimal suatu kegiatan, dan paket lain yang tingkat aktivitasnya lebih tinggi yang akan berpengaruh terhadap kenaikan level aktivitas dan juga akan berpengaruh terhadap biaya. Setiap paket memiliki biaya dan manfaat yang dapat ditabulasikan dengan jelas.

3. Meranking dan mengevaluasi paket keputusan
Jika paket keputusan telah disiapkan, tahap berikutnya adalah meranking semua paket berdasarkan manfaatnya terhadap organisasi. Tahap ini merupakan jembatan untuk menuju proses alokasi sumber daya di antara berbagai kegiatan yang beberapa di antaranya sudah ada dan lainnya baru sama sekali.

Keunggulan ZBB

1. Jika ZBB dilaksanakan dengan baik maka dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien.
2. ZBB berfokus pada value for money
3. Memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidakefektivan biaya
4. Meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer
5. Meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dalam proses penyusunan anggaran
6. Merupakan cara yang sistematik untuk menggeser status quo dan mendorong organisasi untuk selalu menguji alternatif aktivitas dan pola perilaku biaya serta tingkat pengeluaran.

Kelemahan ZBB

1. Prosesnya memakan waktu lama (time consuming), terlalu teoritis dan tidak praktis, membutuhkan biaya yang besar, serta menghasilkan kertas kerja yang menumpuk karena pembuatan paket keputusan.
2. ZBB cenderung menekankan manfaat jangka pendek
3. Implementasi ZBB membutuhkan teknologi yang maju
4. Masalah besar yang dihadapi ZBB adalah pada proses meranking dan mereview paket keputusan. Mereview ribuan paket keputusan merupakan pekerjaan yang melelahkan dan membosankan, sehingga dapat mempengaruhi keputusan.
5. Untuk melakukan perankingan paket keputusan dibutuhkan staf yang memiliki keahlian yang mungkin tidak dimiliki organisasi. ZBB berasumsi bahwa semua staf memiliki kemampuan untuk mengkalkulasi paket keputusan. Selain itu dalam perankingan muncul pertimbangan subyektif atau mungkin terdapat tekanan politik sehingga tidak obyektif lagi.
6. Memungkinkan munculnya kesan yang keliru bahwa semua paket keputusan harus masuk dalam anggaran.
7. Implementasi ZBB menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi

PLANNING, PROGRAMMING, AND BUDGETING SYSTEM (PPBS) PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Sistem anggaran PPBS tidak mendasarkan pada struktur organisasi tradisional yang terdiri dari divisi-divisi, namun berdasarkan program, yaitu pengelompokan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu.
PPBS adalah salah satu model penganggaran yang ditujukan untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik. Hal tersebut disebabkan sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas jumlahnya, sementara tuntutan masyarakat tidak terbatas jumlahnya. Dalam keadaaan tersebut pemerintah dihadapkan pada pilihan alternatif keputusan yang memberikan manfaat paling besar dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. PPBS memberikan rerangka untuk membuat pilihan tersebut.

Proses Implementasi PPBS
Langkah-langkah implementasi PPBS meliputi:

1. Menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas
2. Mengidentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
3. Mengevaluasi berbagai alternatif program dengan menghitung cost-benefit dari masing-masing program.
4. Pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang kecil
5. Alokasi sumber daya ke masing-masing program yang disetujui.

PPBS mensyaratkan organisasi menyusun rencana jangka panjang untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui program-program. Kuncinya adalah bahwa program-program yang disusun harus terkait dengan tujuan organisasi dan tersebar ke seluruh bagian organisasi. Pemerintah harus dapat mengidentifikasi struktur program dan melakukan analisis program. Struktur program merupakan rerangka untuk mengidentifikasi keterkaitan antara sumber daya yang dimiliki dengan aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, struktur program merupakan semacam kerangka bangunan dari desain sistem PPBS. Analisis program terkait dengan kegiatan menganalisis biaya dan manfaat dari masing-masing program sehingga dapat dilakukan pilihan. Untuk mendukung hal tersebut PPBS membutuhkan sistem informasi yang canggih agar dapat memonitor kemajuan dalam pencapaian tujuan organisasi. Sistem pelaporan anggaran PPBS harus mampu melaporkan hasil (manfaat) program bukan sekedar jumlah pengeluaran yang telah dilakukan.

Karakteristik PPBS:

1. Berfokus pada tujuan dan aktivitas (program) untuk mencapai tujuan
2. Secara eksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang akan datang karena PPBS berorientasi pada masa depan
3. Mempertimbangkan semua biaya yang terjadi
4. Dilakukan analisis secara sistematik atas berbagai alternatif program, yang meliputi: (a) identifikasi tujuan, (b) identifikasi secara sistematik alternatif program untuk mencapai tujuan, (c) estimasi biaya total dari masing-masing alternatif program, dan (d) estimasi manfaat (hasil) yang ingin diperoleh dari masing-masing alternatif program.

Kelebihan PPBS

1. Memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah.
2. Dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja
3. Memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya (cost-consciousness/cost awareness) dalam perencanaan program
4. Lintas departemen sehingga dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antardepartemen
5. Menghilangkan program yang overlapping atau bertentangan dengan pencapaian tujuan organisasi
6. PPBS menggunakan teori marginal utility, sehingga mendorong alokasi sumber daya secara optimal

Kelemahan PPBS

1. PPBS membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, adanya sistem pengukuran, dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi
2. Implementasi PPBS membutuhkan biaya yang besar karena PPBS membutuhkan teknologi yang canggih
3. PPBS bagus secara teori, namun sulit untuk diimplementasikan
4. PPBS mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks
5. PPBS merupakan teknik anggaran yang statistically oriented. Penggunaan statistik terkadang kurang tajam untuk mengukur efektivitas program. Statististik hanya tepat untuk mengukur beberapa program tertentu saja.
6. Pengaplikasian PPBS menghadapi masalah teknis. Hal ini terkait dengan sifat progam atau kegiatan yang lintas departemen sehingga menyulitkan dalam melakukan alokasi biaya. Sementara itu sistem akuntansi dibuat berdasarkan departemen bukan program.

Masalah utama penggunaan ZBB dan PPBS

1. Bounded rationality, keterbatasan dalam menganalisis semua alternatif untuk melakukan aktivitas.
2. Kurangnya data untuk membandingkan semua alternatif, terutama untuk mengukur output.
3. Masalah ketidakpastian sumber daya, pola kebutuhan di masa depan, perubahan politik, dan ekonomi.
4. Pelaksanaan teknik tersebut menimbulkan beban pekerjaan yang sangat berat.
5. Kesulitan dalam menentukan tujuan dan perankingan program terutama ketika terdapat pertentangan kepentingan (conflict of interest).
6. Seringkali tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan program secara cepat dan tepat.
7. Terdapat hambatan birokrasi dan perlawanan politik yang besar untuk berubah (resistence to change).
8. Pelaksanaan teknik tersebut sering tidak sesuai dengan proses pengambilan keputusan politik. Politik berusaha membuat pelaksanaan lebih “technocratic” yang hal tersebut bisa mempengaruhi proses anggaran.
9. Pada akhirnya, pemerintah beroperasi dalam dunia yang tidak rasiona.

(sumber:berbagai website)

 

Menurut survey, kebiasaan menabung orang Indonesia setiap tahunnya tidak berubah, hanya 47% dari keseluruhan penduduknya. Serta yang tidak kalah mengagetkan adalah fakta bahwa hanya 29% saja yang taat pada anggaran belanja yang dibuat.
Padahal menabung sangat diperlukan untuk mempersiapkan cadangan keuangan pada saat ada pengeluaran yang tidak terduga. Lalu bagaimana caranya agar anda dapat menabung dan menyisihkan penghasilan anda sebagi simpanan dana? Ini dia 10 cara mudah untuk menabung;

1. Catat kebiasaan anda dalam sebulan

Sebenarnya menabung itu sangat mudah, selama pengeluaran anda lebih kecil dari pendapatan. Oleh sebab itu anda harus tahu sebelumnya bagaimana kebiasaan anda dalam mengeluarkan uang setiap bulannya. Ada baiknya bila anda mencatat pengeluaran anda mulai harian, mingguan dan bulanan sehingga anda dapat menentukan pengeluaran mana yang bisa ditekan.

 

2. Sisihkan uang untuk anda pribadi

Kunci kesuksesan dari menabung adalah untuk menyisihkan uang di awal sebelum anda melakukan pembayaran seperti listrik, air dan berbagai macam cicilan. Jangan lupa tentukan tujuan jangka panjang secara regular dan tabunglah uang anda dalam tabungan ataupun investasi. Hal ini penting dilakukan karena jika anda sudah terbiasa untuk berbelanja baru berusaha menabung setelah ada sisa uang di akhir bulan, maka umumnya sisa uang yang ada di rekening anda tidak akan banyak.

 

3. Tentukan tanggal

Jika anda mendapat gaji bulanan maka tidak akan bermasalah untuk menentukan tanggal yang tepat untuk menyisihkan dana, tetapi bila anda yang menerima gaji setiap dua minggu, maka tentukan satu dari dua tanggal tersebut untuk menyisihkan dana yang akan ditabung. Jika anda pemilik sebuah usaha, tentukan tanggal di tengah bulan saat anda tidak membayar tagihan-tagihan.

 

4. Bayarlah utang anda

Segera lunasi utang anda adalah salah satu cara terbaik untuk mempercepat anda bisa menabung. Hal ini disebabkan karenan Bunga pinjaman akan lebih tinggi dari bunga tabungan.

 

5. Jaga terus disiplin anda

Setelah hutang anda terbayar semua, maka teruslah sisihkan dana setiap bulannya ke tabungan. Bahkan akan lebih baik lagi jika tersedia penarikan otomatis untuk dimasukkan ke investasi.

 

6. Motivasi diri anda untuk mencapai hasil yang besar

Tentukanlah apa yang anda inginkan dan ketahui berapa jumlah dana yang dibutuhkan, kemudian tentukan cara yang realistis seperti menabung regular selama enam bulan.

Jika perlu, letakkan gambar yang menunjukkan apa yang anda impikan di meja kerja, kamar ataupun dompet agar anda selalu ingat tujuan anda menabung.

 

7. Buka rekening yang tidak bisa anda sentuh

Untuk pembelian dalam jumlah besar, menabunglah perlahan dengan memanfaatkan deposito. Rekening ini umumnya juga memiliki tingkat bunga lebih tinggi daripada tabungan biasa. Dan jangka waktu yang periodenya telah ditentukan, sehingga anda tidak dapat menyentuhnya saat ada godaan untuk berbelanja, namun tetap dapat dicairkan saat terjadi keadaan darurat.

 

8. Gunakan celengan atau toples untuk koin anda

Uang dalam bentuk koin sering dianggap tidak penting, padahal bila anda telaten mengumpulkan sedikit demi sedikit uang koin anda akan menjadi banyak tanpa terasa.

 

9. Kantongi bonus dan kejutan lainnya

Setiap kali anda menerima bonus atau hadiah dalam bentuk tunai, biasakan untuk langsung memasukkan ke dalam rekening tabungan. Uang ini bukan sebagian dari penghasilan regular anda, sehingga sebaiknya jangan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari anda dan simpanlah. Bila anda ada utang sebelumnya, sebaiknya gunakan uang ini untuk melunasi utang anda.

 

10. Biasakan untuk hidup hemat

Banyak cara yang dapat anda lakukan untuk menghemat tanpa harus menderita, misalnya dengan membawa makanan dan minuman dari rumah dan gunakan transportasi umum, berhenti merokok dan berllibur saat yang tidak padat (low season) dan manfaatkanlah diskon agar memperoleh barang yang anda butuhkan

Di jaman serba canggih dan cepat ini semua hal memang dituntut serba praktis. Mulai dari makanan cepat saji sampai pembelian secara online, bahkan saat ini transaksi antar bank pun bisa dilakukan dimana saja, anda tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengantri, cukup dengan menyalakan internet saja anda sudah dapat melakukan transaksi perbankan. Nah, transaksi perbankan lainnya yang cukup vital bagi semua orang adalah tarik tunai mengunakan kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang mempermudah anda untuk menarik tunai dari tabungan tanpa perlu repot-repot mengantri di bank.
Namun apa jadinya jika anda kehilangan kartu ATM, bisa karena tertelan ataupun karena kita teledor dan kehilangan kartu yang sangat berguna itu. Nah, kalau itu terjadi pada anda, janganlah panik dahulu, berikut ini ada beberapa hal yang dapat anda lakukan bila anda kehilangan kartu ATM anda:

• Yang pertama, bila anda kehilangan kartu ATM segera hubungi customer service di tempat anda membuka rekening. Hal ini harus dilakukan untuk memblokir ATM anda agar tidak disalah gunakan oleh siapapun. Di bawah ini ada nomer call center yang dapat anda hubungi setiap saat selama 24 jam untuk melaporkan kehilangan dan pemblokiran rekening:
  
  BCA           : 500888
  BRI            : 14017 atau 021 – 57987400
  BII             : 69811
  BNI            : 021 – 5789 9999 atau 500046
  Bukopin    : 14005
  CMIB Niaga: 14041
  Danamon : 021 – 3435 8888
  Mandiri : 14000
  Bank Mega: 021 – 7917 5555

• Selanjutnya, yang perlu anda lakukan adalah mengurus surat keterangan kehilangan di kantor polisi terdekat secara gratis. Surat keterangan kehilangan ini akan diperlukan untuk mengurus pembutan kartu ATM anda yang baru, jangan lupa juga untuk membawa Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan buku tabungan anda saat mengurus di bank.
• Saat mengurus kartu ATM baru di bank biasanya anda akan mendapat pertanyaan mengenai klarifikasi, seperti transaksi terakhir, saldo terakhir dan lokasi kantor pembukaan rekening. Oiya, biasanya di beberapa bank tertentu, anda harus membayar biaya administrasi pembuatan kartu ATM sebesar Rp. 20.000,00.

Nah, setelah mengurus pembuatan kartu ATM yang baru anda akan segera dapat mempergunakan lagi kartu baru anda untuk menarik tunai.

(Sumber:berbagai website)

•  Paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan menyebutkan peristiwa-peristiwa yang khusus, untuk menuju kepada kesimpulan umum, yang mencakup semua peristiwa khusus di atas.

Contoh Paragraf Induktif 

Harga beras dan kebutuhan pokok lainnya melonjak tinggi. Kenaikan harga-harga tersebut mencapai dua kali lipatnya dari harga semula. Beberapa warung makan gulung tikar dan sebagian yang lain menaikkan harga dagangannya. Oleh karena itu, biaya hidup anak kost atau para perantau terutama di kota-kota besar bertambah mahal.

• Paragraf deduktif yaitu paragraf yang diawali dengan menyebutkan masalah-masalah umum atau lebih luas, untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus atau lebih spesifik.

Contoh paragraf deduktif

Masyarakat Indonesia konsumtif (umum) dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan (khusus) dan kegiatan imitasi (khusus) dari media-media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial dan penanda status sosial.
Penalaran juga merupakan aktivitas pikiran yang abstrak, untuk mewujudkannya diperlukan simbol. Simbol atau lambang yang digunakan dalam penalaran berbentuk bahasa, sehingga wujud penalaran akan akan berupa argumen.
Kesimpulannya adalah pernyataan atau konsep adalah abstrak dengan simbol berupa kata, sedangkan untuk proposisi simbol yang digunakan adalah kalimat (kalimat berita) dan penalaran menggunakan simbol berupa argumen. Argumenlah yang dapat menentukan kebenaran konklusi dari premis.

• Paragraf hubungan sebab akibat (hubungan kausal) adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan fakta khusus yang menjadi sebab, dan sampai pada simpulan yang menjadi akibat.

Contoh Paragraf Campuran

Saat ini Indonesia sedang berusaha membangkitkan perekonomiannya. Banyak usaha yang dilakukan, mulai dari menekan jumlah barang import yang mengalahkan pemakaian barang lokal. Pemerintah juga meluaskan lapangan pekerjaan, agar sumber daya manusia (SDM) dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembangunan Negara. Bagia pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sangat merugikan perekonomian Negara tentunya akan diberikan sanksi tegas. Karna yang kita ketahui Indonesia terpuruk akibat KKN yang terjadi di segala institusi. Oleh karena itu, dengan usaha yang dilakukan sekarang diharapkan Indonesia dapat membangkitkan perekonomiannya. 

•  Generalisasi adalah penalaran induktif dengan cara menarik kesimpulan secara umum berdasarkan sejumlah data. Jumlah data atau peristiwa khusus yang dikemukakan harus cukup dan dapat mewakili

Contoh Paragraf Generalisasi

 Berdasarkan data keuangan tahun 2009, laba yang didapatkan oleh perusahaan PT Xadalah sebesar 250 juta rupiah. Dimana pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2008 perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar 500 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa prusahaan mengalami penurunan dalam menghasilkan laba sebesar 250 jutarupiah atau turun sebesar 50% dari tahun sebelumnya. Laporan menjadi evaluasi perusahaan tentang kinerja perusahaan mereka. Pihak manajemen pun dituntut untuk segera mengambil kebijakan untuk mengatasi hal tersebut.

•  Analogi adalah penalaran induktif dengan membandingkan dua hal yang banyak persamaannya. Berdasarkan persamaan kedua hal tersebut, Anda dapat menarik kesimpulan.

Contoh Paragraf Analogi

  Perubahan alam semesta yang mengembang dapat dijelaskan dan disimpulkan dari apa yang terjadi pada balon karet yang dikembungkan. Sebelumnya, balon karet itu diwarnai. Ketika dikembungkan, warna pada balon karet itu ikut mengembang. Semakin besar balon itu mengembang, semakin pudar warnanya. Warna itu memudar karena warna makin berkurang dan mengembang. Cahaya bintang-bintang di angkasa juga semakin berkurang intensitasnya. Para ahli menyimpulkan bahwa bintang-bintang itu makin menjauh dari kita dan alam semesta pun mengembang

 

(Sumber: berbagai website dan blog)

Kerangka karangan adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis, dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Kerangka karangan dibuat untuk mempermudah penulisan agar tetap terarah dan tidak keluar dari topik atau tema yang dituju. Pembuatan kerangka karangan ini sangat penting, terutama bagi penulis pemula, agar tulisan tidak kaku dan penulis tidak bingung dalam melanjutkan tulisannya.

Manfaat Kerangka Karangan

1. Untuk menyusun karangan secara teratur.
2. Mempermudah pembahasan tulisan.
3. Menghindari isi tulisan keluar dari tujuan awal.
4. Menghindari penggarapan sebuah topik sampai dua kali atau lebih.
5. Memudahkan penulis mencari materi tambahan.
6. Menjamin penulis bersifat konseptual, menyeluruh, dan terarah.
7. Memudahkan penulis mencapai klimaks yang berbeda-beda.

Dengan adanya kerangka karangan, penulis bisa langsung menyusun tulisannya sesuai butir-butir bahasan yang ada dalam kerangka karangannya. Berikut adalah contoh kerangka karangan

Contoh Kerangka Karangan

Topik : Sumber Daya Manusia yang mempunyai andil dalam bisnis ekonomi
1. Permasalahan
1.1 SDM yang kurang berkualitas
1.2 Kepemimpinan yang buruk
1.2.1 Dalam mempertahankan kualitas SDM maupun dalam produksi
1.3 Saran para karyawan yangkurang diperhatikan
1.3.1 Pengakuan dari pemimpin yang tidak singkron
1.4 Lingkungan kerja yang kurang mendukung
1.4.1 Kurangnya koordinasi antar berbagai elemen perusahaan
1.4.2 Kurangnya kerja sama antar atasan dan pekerja
3 Contoh perbedaan pelayanan dalam bisnis
3.1 Pelayanan bisnis maskapai penerbangan Virgin
3.2 Pelayanan bisnis perusahaan lain
4 Penyebab bisnis yang gagal
4.1 Sifat pemimpin yang buruk
4.2 Peraturan yang dibuat memberatkan karyawan
4.3 Pemimpin yang tidak dipercaya
4.4 Pelayanan yang kurang memuaskan terhadap pelanggan
4.5 Contoh bisnis yang gagal dipulau Necker
5 Kiat keberhasilan dalam bisnis
5.1 SDM yang berkualitas
5.2 Kepemimpinan yang baik
5.3 Terjalinnya kerja sama serta kepercayaan yang baik antara manajemen dan pekerja
5.4 Pelayanan yang memuaskan pelanggan
6 Contoh bisnis yang sukses
6.1 Manajer Virgin Records yang memberikan peringatan keras terhadap pekerjanya serta memberikan kesempatan kedua
6.2 Virgin Amerika memberikan kesempatan pada Virgin Active untuk mendirikan dan menjual klub kebugaran yang kini berkembang pesat.

(Sumber:berbagai website dan blog)

Pendidikan Dimulai Sejak Janin

Sejak lebih dari satu dasawarsa silam, tak sedikit ahli mulai mendalami  penelitian terhadap pendidikan prenatal. Menariknya, tak diperlukan seorang yang ahli di bidang pendidikan untuk melakukannya. justru orang tua, terutama ibu, menjadi guru pertama bagi si buah hati.

Dalam hampir semua budaya dan dalam pandangan banyak orang, peran menjadi orang tua dimulai setelah si kecil  hadir di dalam pelukan orang tuanya di ruang bersalin, Pandangan semacam ini menyebabkan terpisahnya peranan aktif orang tua dalam membesarkan anak sejak periode kehidupan si kecil di dalam kandungan. para ahli yang tak setuju dengan paradigma tersebut kemudian giat melakukan pengamatan, eksperimen, dan pengembangan terhadap stimulasi dan pendidikan prenatal. Hasil beberapa studi tampaknya akan membuat Anda berpikir dua kali untuk mengabaikan stimulasi si buah hati saat masih dalam kandungan:

Dua peneliti bidang psikologi dan pendidikan anak Amerika Serikat, Rene Van de Carr dan Marc Lehrer, merupakan salah satu pelopor penelitian di bidang stimulasi dan pendidikan prenatal. Penelitian terhadap ribuan pasangan muda dan keluarga di seantero negeri Paman Sam dan beberapa negara lain membuktikan bahwa stimulasi, dini terhadap janin memang benar meningkatkan kemampuan dan perkembangan anak setelah lahir beberapa persen dibandingkan dengan anak yang lahir tanpa stimulasi semasa janin.

Penelitian yang dilakukan sejak tahun 1979 ini. ternyata menggugurkan pandangan beberapa kalangan ahli yang berasumsi bahwa bayi belum memiliki kesadaran atau kemampuan belajar pada bulan-bulan pertama kelahirannya, demikian pula janin. Lebih jauh lagi, Van de Carr dan Lehrer mengembangkan metode pendidikan prenatal yang menjadi model bagi studi serupa yang dilakukan di negara lain, seperti.Venezuela dan Thailand.

Terdapat beberapa prinsip dasar yang diterapkan dalam pendidikan prenatal yang dikembangkan kedua pakar psikologi dan pendidikan asal California tersebut, antara lain prinsip kerja sama yang diwujudkan dalam permainan dan latihan stimulasi, prinsip ikatan cinta (bonding/attachment) sejak sebelum lahir, serta prinsip keterlibatan anggota keluarga yang lain, termasuk ayah. Latihan serta permainan yang dikembangkan ini, teruta.ma untuk mengaktifkan seluruh indra janin yang menggunakan sentuhan dan suara serta merangsang perkembangan emosi melalui komunikasi ibu dan janin.

Latihan yang praktis dan komprehensif itu antara lain dilakukan melalui komunikasi ibu dengan janin segera sesudah diketahui telah terjadi kehamilan. Misalnya, melatih indra janin dengan suara ibu dan anggota keluarga, melatih motorik kasar janin dengan memberi instruksi menendang, dan diam dengan cara meraba serta mengelus perut ibu secara ritmis disertai kata¬kata tertentu. Lain di Amerika Serikat, lain lagi di Venezuela. Di negara Amerika Latin ini, Dr. Beatriz Manrique bersama tim melakukan riset selama 16 tahun dalam stimulasi prenatal dan postnatal yang menggunakan model atau metode yang sama dengan yang digunakan rekan terdahulunya, Van de Carr dan Lehrer. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap ribuan ibu hamil (berusia 18¬26 tahun) serta bayi di Venezuela merupakan dasar baru dalam pendidikan anak, sebab pendidikan anak sudah dimulai sejak janin.

Mula-mula Manrique membagi sampel penelitiannya dalam dua kelompok, yaitu kelompok terkontrol (terdiri dari bayi yang semasa janin tidak diberi stimulasi) dan kelompok eksperimental (terdiri dari bayi yang semasa janin diberi stimulasi). Parameter yang menjadi alat pengukuran terhadap bayi kelompok eksperimental antara lain evaluasi perkembangan emosi bayi, evaluasi keterampilan motorik, antisipasi, evaluasi sebab-akibat, dan perkembangan bahasa terhadap anal(‘ sejak lahir hingga berusia enam tahun.

Wanita pakar psikologi klinis, profesor, dan penulis ini menemukan hal menakjubkan dalam riset yang telah diakui oleh American Society of Pre and Postnatal Psychology (Masyarakat Psikologi Pre- dan Postnatal Amerika Serikat). Menariknya, bayi yang selalu diberi stimulasi rnenunjukkan kemampuan menangkap dan mengikuti rangsang visual dan auditori 1,02 poin lebih tinggi (skala Bayley) dibandingkan bayi kelompok terkontrol saat usianya 2 hari. Selain itu, kemampuan motorik bayi kelompok eksperimental lebih tinggi 0,47 poin dibandingkan kelompok kontrol, serta 0,53 poin lebih tinggi untuk kemampuan melakukan transisi antara keadaan tidak sadar dan sadar.

Hasil menakjubkan juga ditunjukkan saat kelompok eksperimental menginjak usia 18 bulan, yakni lebih tinggi 1,3 poin untuk perkembangan motorik kasar; 1,76 poin lebih tinggi untuk perkembangan bahasa; serta 2,19 poin lebih tinggi untuk koordinasi mata-tangan dibandingkan dengan anak-anak dari kelompok terkontrol. Hasil tersebut kurang lebih sama dengan studi yang dilakukan oleh Van de Carr dan Lehrer.

Meski pencapaian dalam perkembangan emosi dan inteligensi yang diperlihatkan cukup fantastis, baik para peneliti maupun pendidik prenatal yang mengembangkan metode stimulasi dini tersebut, tidak mengutamakan “target” yang mesti dicapai. Semua stimulasi dan latihan yang diberikan hanya merupakan bagian dari upaya untuk mengakomodasi semua kebutuhan anak demi tumbuh-kembang yang optimal.

SUMBER : http://www.karyatulisilmiah.com/